LABUSEL - BOS : Proyek pembangunan Kantor dan ruang kelas belajar SMPN 1 Silangkitang Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini menjadi sorotan masyarakat. Ironisnya pembangunan sekolah yang merupakan swakelola masyarakat dengan biaya dari Kementerian Dirjen Pendidikan Nasional RI ini dikerjakan oleh Kontraktor dari daerah lain, Senin (26/11/2018).
Namun sayang, saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Silangkitang terlihat kesal dan membentak wartawan.
"Kantor Kepala Sekolah tidak ada karena lagi pembangunan. Ada Apa pak...?? Cepat..cepat saja. Ada yang salah rupanya proyek ini? Ini di bawah pengawasan Kejaksaan Agung, mana mungkin ada yang salah lagi, mereka turut mengawasinya. Sudahlah, ada lagi mau?," ujar Kepsek Silangkitang ditirukan oleh wartawan.
Tidak sampai disitu, Kepsek Silangkitang juga mengusir wartawan dengan alasan bahwa pembangunan tersebut dalam pengawasan Jaksa Agung.
Ketua pembangunannya saya, mau apa bapak? Diproyek ini tidak ada urusan bapak, jumpai saja Jaksa Agung, ini dalam pengawasan kantor Jaksa Agung. Jadi waktu kami tidak ada untuk melayani atau jumpa dengan wartawan. Sambil pergi meninggalkan Wartawan," katanya terlihat marah.
Konsultan Proyek SMPN1 Silangkitang, Eko yang merupakan tenaga Honor di Dinas PUPE Labuhanbatu Selatan membenarkan bahwa proyek ini bersumber dana dari Kementerian Dirjen Pendidikan Nasional RI.
"Proyek Silangkitang adalah mutlak Proyek bersumber dana dari Kementerian Dirjen Pendidikan Nasional RI. Jadi Saya hanya sebatas pengawasan dan pemantauan bangunan serta kriteria materialnya. Jika hal lain Saya tidak tahu, langsung dengan Kantor Kementerian Dirjen Pendidikan," ujarnya.
Ketua LSM Obor Monitoring Citra Independent (OMCI) Maniur Manalu mengatakan bahwa "Kepala Sekolah tidak dibenarkan ikut campur terkait pembangunan dan proyek sekolah. Jika hal ini terjadi tidak dibenarkan" tegasnya.(Sulaiman )
Namun sayang, saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Silangkitang terlihat kesal dan membentak wartawan.
"Kantor Kepala Sekolah tidak ada karena lagi pembangunan. Ada Apa pak...?? Cepat..cepat saja. Ada yang salah rupanya proyek ini? Ini di bawah pengawasan Kejaksaan Agung, mana mungkin ada yang salah lagi, mereka turut mengawasinya. Sudahlah, ada lagi mau?," ujar Kepsek Silangkitang ditirukan oleh wartawan.
Tidak sampai disitu, Kepsek Silangkitang juga mengusir wartawan dengan alasan bahwa pembangunan tersebut dalam pengawasan Jaksa Agung.
Ketua pembangunannya saya, mau apa bapak? Diproyek ini tidak ada urusan bapak, jumpai saja Jaksa Agung, ini dalam pengawasan kantor Jaksa Agung. Jadi waktu kami tidak ada untuk melayani atau jumpa dengan wartawan. Sambil pergi meninggalkan Wartawan," katanya terlihat marah.
Konsultan Proyek SMPN1 Silangkitang, Eko yang merupakan tenaga Honor di Dinas PUPE Labuhanbatu Selatan membenarkan bahwa proyek ini bersumber dana dari Kementerian Dirjen Pendidikan Nasional RI.
"Proyek Silangkitang adalah mutlak Proyek bersumber dana dari Kementerian Dirjen Pendidikan Nasional RI. Jadi Saya hanya sebatas pengawasan dan pemantauan bangunan serta kriteria materialnya. Jika hal lain Saya tidak tahu, langsung dengan Kantor Kementerian Dirjen Pendidikan," ujarnya.
Ketua LSM Obor Monitoring Citra Independent (OMCI) Maniur Manalu mengatakan bahwa "Kepala Sekolah tidak dibenarkan ikut campur terkait pembangunan dan proyek sekolah. Jika hal ini terjadi tidak dibenarkan" tegasnya.(Sulaiman )