"Ya tentu saja kita prihatin terhadap berbagai kasus terutama yang menyangkut korupsi di daerah. Karena kita semua tahu anggaran APBN dan APBD itu semua sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Roy, Selasa (20/11) mengomentari kasus OTT Bupati Pakpak Bharat Remigo Berutu.
Roy menuturkan, potensi terjadinya korupsi di daerah terjadi mulai dari perencanaan, alokasi anggaran dan implementasi anggaran. Salah satu buktinya, saat ini banyak sekali belanja di daerah yang lebih besar dari belanja pusat dan penempatan pejabat sarat dengan sogok dan suap serta jabatan itu secara vurgar diperjual belikan oknum kepala daerah.
Roy Fachraby menyatakan, agar korupsi ini tidak terus menerus terjadi dan dijadikan sebagai suatu hal yang wajar, maka perlu adanya perbaikan pada hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sebab, dia menilai hubungan antar keduanya selama ini justru saling mendukung dalam melakukan korupsi. Di samping itu perlu dipikirkan metode dalam melahirkan pemimpin, tidak mengeluarkan dana puluhan bahkan ratusan milyar untuk menjadi Bupati, Walikota dan Gubernur.
"Hubungan antara kepala daerah dengan legislatif itu juga sesuatu yang perlu diperbaiki. Kita menginginkan demokrasi yang di mana hubungan legislatif dan eksekutif merupakan suatu hubungan yang sehat check and balance. Selain mengontrol, tanpa salah satu menjadi parasit yang lain. Ini adalah tantangan demokrasi bagi kita," ujar akademisi USU yang juga dosen Filsafat FKG USU ini.
Di samping itu , kata Roy, hukum kita perlu lebih keras lagi mengatur hukuman bagi koruptor dengan penyitaan harta atau pemiskinan serta masyarakat juga perlu memberikan hukuman sosial kepada koruptor, sehingga ada efek jera dan bukan sebaliknya justru kita memberikan penghormatan yang luar biasa kepada mantan koruptor dengan kembali mengusung mereka menjadi pemimpin dan ini membuktikan kita semua belum menjadikan korupsi menjadi musuh kita bersama, kata Roy Fachraby Ginting yang juga dosen dan staf pengajar mata kuliah Etika di Fakultas MIPA USU ini. (Dame)