“Salah satu tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, hukum dan Hak Asasi Manusia. Berbagai urusan tersebut meliputi pembentukan atau formulasi kebijakan sampai dengan pelaksanaan/implementasinya.”,ujar Flora membuka kegiatan.
Kepala Bidang HAM juga turut menyampaikan bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan berdasarkan informasi dari website SIPKUMHAM, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara hadir untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan W20 di Kawasan Danau Toba dari sisi pelayanan publik dan perspektif HAM.
"Sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor penopang ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun berkomitmen dalam mensosialisasikan seni, bahasa dan budaya di Sumatera Utara terkhususnya di Kabupaten Simalungun.",tutur Zahara menambahkan.
Sebagaimana W20 adalah merupakan engagement group dari presidensi G20 yang fokus pada pemberdayaan perempuan, maka peran perempuan juga diharapkan berdampak positif dalam pemajuan ekonomi di Kawasan Wisata seperti Danau Toba.
Isu-isu penting terkait Hak Asasi Manusia juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan W20. Isu yang dimaksud terkait hak wanita dan pentingnya partisipasi perempuan terutama dalam pembangunan ekonomi global.
Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia pasca Covid-19, khususnya yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kegiatan ini tentunya berdampak positif bagi pemajuan sektor pariwisata di Sumatera Utara melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal. Kegiatan W20 Summit yang merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia diharapkan menjadi pendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger”,ujar Flora menutup kegiatan.(JN)