Kegiatan hari ke 2 ini Narasumber menyampaikan materi. Penyampaian Materi pertama oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Mory Yana Gultom dari Ombudsman RI Perwakilan Prov. Sumut tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dipandu oleh Moderator Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Kriston Napitupulu.
Dilanjutkan Penyampaian Materi oleh Winner Silaban dari Perwakilan BPKP Prov. Sumut tentang Manajemen Risiko dipandu oleh Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Denny Ria Simamora.
Penyampaian materi ketiga oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono tentang Optimalisasi Capaian Kinerja Menuju PASTI dan BerAKHLAK dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Soetopo Berutu.
Heni Yuwono mengatakan, di Tahun 2023 terdapat 24 target kinerja (tarja) Pemasyarakatan, terdiri dari 15 tarja pusat dan 9 tarja wilayah.
“Tujuan dari tarja Pemasyarakatan yaitu untuk mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja anggaran, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan HAM sesuai Rencana Strategis (Renstra) serta mendorong tercapainya program prioritas,” jelas Heni.
Dilanjutkan oleh Heni, dalam pencapaian tarja tersebut, semua tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara akuntabel.
Adapun strategi dalam percepatan pencapaian tarja, yaitu dengan komitmen pimpinan mendukung pencapaian tarja, berkoordinasi dengan stakeholder dan masyarakat, memperhatikan kearifan lokal, akuntabel dalam penggunaan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi serta tertib dalam pelaporan," jelas Heni.
Heni juga menekankan untuk selalu memegang teguh 3 kunci pemasyarakatan, yaitu deteksi dini, pencegahan peredaran narkoba dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum lainnya.
Di kesempatan akhir Sesditjen PAS berdialog dengan para kepala satuan kerja yg mendapatkan alokasi dana anggaran pembangunan serta progres terhadap pekerjaan tersebut.(JN)