Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan pada Rabu 10 Mai 2023 mengatakan persoalan yang dialami guru honorer di Kota Medan itu merupakan permasalahan guru honor di Indonesia. Politisi PDIP ini telah mengsulkan Komisi 2 DPRD Medan bersama Dinas Pendidikan, BKD untuk menjemput bola dengan berkunjung ke Kemendikbud untuk berkonsultasi menanyakan langsung jumlah formasi bagi guru honor yang dibutuhkan di Kota Medan.dibutuhkan di kota Medan.
"Bila perlu turut serta perwakilan Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan kunjungan kerja ke Kemdikbud menanyakan langsung berapa formasi guru honor dibutuhkan dan bidang apa saja, sehingga Pemko Medan dapat dengan pasti mengumumkannya," kata Wong.
Sambung Wong lagi, jika hal ini tidak dikejar maka permasalahan formasi bagi guru honor tidak akan selesai. "Perlu harus jemput bola. Jadi kita akan ketahui apakah formasi tersebut masih ada dan berapa jumlah kuota yang dibutuhkan. Kalau saat ini pihak BKD juga tentunya tidak akan mampu menjawab pertanyaan para guru honor sebab belum ada kajian dan usulan dari pusat," sebutnya yang disepakati oleh Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST sembari meminta staf Komisi II menjadwalkan rencana kunjungan kerja tersebut.
Sebelumnya, Komisi 2 DPRD Medan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKD Pemko Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan dan FGTT Kota Medan. RDP tersebut kabarnya berlangsung alot. Puluhan guru honor yang hadir di ruangan Banmus lantai 2 gedung DPRD Kota Medan itu juga minta BKD dan Dinas Pendidikan Medan mengumumkan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk penerimaan P3K termasuk bidang studi apa saja yang dibutuhkan. Apalagi, akhir Mei 2023 dikabarkan pengusulan formasi akan berakhir.
Selain itu, lambatnya pendistribusian insentif bagi tenaga guru honor menambah pahitnya perekonomian yang dirasakan, meski berharap adannya bantuan BOS yang jumlahnya juga tidak begitu besar. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari didampingi Janses Simbolon, Wong Cun Sen, Modesta Marpaung dan Johannes Hutagalung.
Dalam RDP tersebut Komisi II mengaku komit memperjuangkan kesejahteraan ribuan guru honor di Medan. Selain itu Komisi 2 juga minta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Medan merealisasikan penyaluran gaji insentif guru honor setiap bulannya dan maksimal 3 bulan.
Dikesempatan yang sama, anggota dewan pun menghimbau Pemko Medan tidak mengabaikan kebutuhan guru honor. "Uang Pemko Medan cukup banyak. Tidak ada alasan keuangan minim karena untuk mendirikan bangunan mega proyek saja banyak. Bagusnya pembayaran gaji insentif guru honor diprioritaskan demi peningkatan mutu pendidikan,” tegas Janses Simbolon, politisi Partai Hanura Kota Medan.
Sementara itu Mujiono dari Dinas Pendidikan Kota Medan menyampaikan akan berupaya mempercepat pendistribusian. “Tapi yang pasti per triwulan akan kami realisasikan,” tutup Mujiono. (S.Smjk)