Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, dan dihadiri anggota Komisi 4 lainnya. Turut hadir juga Kadis DPKPPR Kota Medan, Endar Lubis, Camat, Lurah, perwakilan masyarakat Lingkungan VIII Jalan Flamboyan Raya dan Kepling VIII.
Dalam rapat yang berlangsung hangat tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak dari partai PDI Perjuangan sempat kesal karena menurutnya, Lurah Tanjung Selamat seharusnya tidak melakukan fasilitasi warga dan pemilik bangunan yang keberatan dengan adanya bangunan pabrik tersebut, apalagi diketahui pihak Perkim sudah melayangkan surat peringatan pertama (SP1).
Kita sayangkan sekali seharusnya, Lurah mengejar terus terkait perizinan pabrik beton yang dikeluhkan warga telah menyebabkan kemacetan dan polusi udara," katanya.
Haris Kelana Damanik yang memimpin sidang mengaku pengalaman yang sering mereka dengar saat dimintai kelengkapan izin pendirian bangunan selalu mengatakan sudah lengkap, sementara ketika di cek dilapangan ternyata belum memiliki izin lengkap.
Disini kita sayangkan tidak adanya koordinasi pihak kelurahan, kecamatan termasuk juga pihak Perkim dan Satpol PP sehingga akhirnya warga mengadukan permasalahannya ke DPRD Medan," terang Harris.
Sementara itu, Daniel Pinem yang juga anggota DPRD Medan asal Dapil 5 kota Medan ini mengaku sering melintas di Jalan Flamboyan Raya dan diakui sejak keberadaan pabrik beton milik PT Putra Raiandra Energi telah menimbulkan kemacetan panjang apalagi ketika ada pekan di Pasar Melati.(S.Smjk)