Aksi damai PBB DPD Sumut itu, dimulai dengan rute Kantor Gubsu, kantor, Walikota Medan, kantor DPRD Sumut, kantor DPRD Kota Medan.
Diawal aksi itu, dibuka dengan Doa yang di pandu oleh Wakil ketua Indra Siregar dengan membawakkan Doa dari agama Muslim.
Yang menjadi koordinator lapangab (Korlap) pada aksi itu adalah Wasekda DPD PBB Sumut Desman Nainggolan (Gurkha) ,Sahat Harianja ,Godfied Lubis,Juli Sihombing , dan yang membidangi Humas Roy Napitupulu, serta Penasehat Hukum Paul JJ Tambunan SH,MH.
Penanggung jawab keamanan dan ketertiban aksi damai itu Panglima PBB DPD Sumut Ucok Cobra,Wapangda DPD Laurensius Silaban Dansatgas DPD PBB Sumut Armed Simbolon,Provos DPD Aldo Hasibuan berkoordinasi dengan satgas dan provos PBB DPD PAC
Dalam Aksi ini turut hadir ketua ketua DPC Se Sumut
Ketua DPC Medan Doli Sinaga ,SE, ketua DPC Deli Serdang Musa Silalahi ,S.Kom,Ketua DPC Karo Andreas Tarigan,Ketua DPC Simalungun Sangap Sijabat, Ketua DPC Dairi Ertho Tobing, Ketua DPC Langkat Manatap Siregar,Ketua DPC Serdang Bedagai Welky Simanjuntak, Ketua DPC batubara Raja Nainggolan,Ketua Ketua DPC Asahan Riston A Aruan, Sekertaris DPC Binjai Yohana Tambunan.
Massa PBB itu berorasi membacakan tuntutannya, agar pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan segala permasalahan berbau intoleran dan radikal yang baru-baru ini viral di media sosial di wilayah Sumut, sehingga tidak mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat ( Kamtibmas).
“Kami berharap pemerintah dan DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan Jangan Menutup Mata, agar Lebih cepat tanggap dan tegas merespon isu Intoleran yang berkembang saat ini,” Tegas DR Ronal Gomar Purba Msi di dampingi Sekda Antonius Simamora ST.
Ketua PBB DPD Sumut DR Ronal Gomar Purba Msi, di dampingi Sekda PBB DPD Sumut Antonius Simamora mengatakan bahwa pemerintah harus betul-betul hadir dan sesegera mungkin mencari solusi, atas merebaknya isu intoleran yang menjadi Viral sehingga tidak di manfaatkan oleh oknum- oknum tertentu, menjadi kepentingan politik, mengingat Pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata.
“Jangan saling lempar tanggung jawab, cari solusi, tegakkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi Jaminan konstitusi diatas segala Peraturan dan Undang-undang yang ada di negara kita ini,” ungkap DR Ronal Purba Msi, di dampingi sekda Antonius Simamora ST.
Terdengar orasi itu menyebutkan agar Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing dan beribadah, menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jangan adalagi kaum radikalisme, intoleran, karena berbahaya bagi perdamaian di indonesia. Jangan adalagi kasus-kasus pembubaran ibadah. Jangan ada lagi kasus pelarangan ibadah. Pemerintah harus menjadi tempat fasilitator dengan adanya berita ataupun video yang viral. Pemerintah harus bisa menjalankan makna pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa Negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah.
Sebahagian massa aksi damai itu tertinggal untuk melakukan pembersihan sampah yang menurut mereka itu adalah suatu ciri dan cermin dari Pemuda batak bersatu.
“PBB adalah organisasi sosial yang memiliki karakter gotongroyong dalam segalahal, mendukung visi misi pemerintah dari hal yang sangat kecil sampai yang sebesar-besarnya,” ungkap salah seorang peserta aksi damai yang sedang mengutip sampah dilokasi aksi yang telah selesai itu. (JN)