Pj. Bupati Meurah dalam responnya mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan warga tentang kondisi jembatan yang lantainya rusak tersebut.
“Terkait info dari masyarakat tentang kondisi jembatan yang lantai papannya rusak kita ucapkan terima kasih atas penyampaiannya, walau melalui medsos,” ujar Meurah.
Dikatakan, pasca menerima kabar itu, dirinya langsung menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan jajaran beserta Camat setempat guna penanganan kerusakan yang ada. “Akan kita turunkan tim teknis untuk menganalisa kondisi secara utuh dan rencana awal tindakan apa yang bisa diambil untuk menangani hal tersebut,” ucap Meurah.
Lebih lanjut dalam penjelasannya, Meurah mendapat kabar dari Kepala Dinas PUPR bahwa dokumen usulan pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan kedua kampung tersebut beserta desain detail keteknikannya sudah ada, namun karena keterbatasan anggaran Pemkab ia meminta masyarakat untuk bersabar.
“Saya mendapat kabar dari Kepala Dinas PUPR, dokumen usulan pembangunan jembatan ini dan DEDnya sudah ada, tapi belum bisa dibangun secara permanen karena anggaran yang terbatas,” tambahnya lagi.
Disebutkan Pj. Bupati Meurah, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, maupun pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur lainnya membutuhkan waktu dan biaya yang harus ditempuh sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Menambahkan keterangan Pj. Bupati, Kepala Dinas PUPR, Eddy Mofizal menyebutkan, tahun 2022 lalu pihaknya bersama Camat setempat sudah mengganti seluruh papan jembatan dengan kayu yang baru. Mengenai kerusakan yang ada, pihaknya tidak mendapat kabar dari Datok Penghulu setempat perihal itu. Kepada Pj. Bupati, Eddy berjanji segera menugaskan timnya turun untuk cek lapangan dan memperbaikinya.
“Segera saya tugaskan tim untuk cek lapangan, lalu mengganti lantai jembatan yang telah rusak agar lalu lintas warga kembali lancar,” ungkap Eddy.
Dalam kesempatan yang sama, Pj. Bupati Meurah juga berpesan kepada masyarakat agar mengambil peran untuk memelihara dan menjaga kondisi jembatan atau infrastruktur yang ada sebagai bentuk tanggung jawab moral kita pada pembangunan.
“Kepada masyarakat, kami mengajak agar mengambil peran untuk memelihara dan menjaga kondisi jembatan atau infrastruktur yang ada. Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kita pada pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang,” pungkas Meurah,"(Hrp).