kemudahan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan serta membahayakan keamanan dan ketertiban Indonesia.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pun hadir dan berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam rangka pengawasan orang asing di wilayah DKI Jakarta.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGxPUIXKOtj8T8Om-W1SlpiDaP2lr08GGObKxm5WC-wEzabdOyqFmLYbR6VWWb22tFGOZsnaW7ah0wSbm9JdumDmV2s59emUBWzZ0MuW9rl7Ezje55dPL2GB0NxnqYE6srnynl4-exwcQLmKpgSmN3z7mvGkYlaLHmo06gQIM5KpzZr6GkYLT1JAILoVut/w400-h224/IMG-20231115-WA0104.jpg)
Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) bertema “Sinergitas Timpora Dalam Rangka Pengawasan Orang Asing Menjelang Pemilu 2024 di Wilayah
DKI Jakarta”, Rabu (15/11). Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, kegiatan ini turut
dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian serta Anggota Timpora DKI Jakarta.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan, Fahrul Novry Azman, menyampaikan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi dengan saling bertukar informasi atas keberadaan dan kegiatan orang asing. Beliau pun berharap hasil dari kegiatan ini dapat berkontribusi dalam upaya pengawasan Orang Asing menjelang Pemilu 2024 di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, menekankan Timpora agar dapat menjadi wadah kolaborasi berbagai instansi pemerintahan dalam memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing,khususnya di kurun waktu persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi pada tahun 2024. “Antisipasi peningkatan volume keberadaan Orang Asing yang terkendala keterbatasan pengawasan baik administratif maupun lapangan,” tegas Ibnu Chuldun.
Sebagai Perangkat Pemerintah, jajaran Timpora memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. “Elemen pengawasan yang dibentuk semoga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran baik di bidang keimigrasian maupun di bidang hukum lainnya,” Ujar Ibnu Chuldun menutup sambutannya.
Adapun narasumber yang hadir yaitu Sub Koordinator Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi (Happy Reza Dipayuda), Koordinator Fungsi Pengamanan Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri RI (Ahmad Fachruddin Hasan), Liaison Officer Kominda Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta (Budi Rachmansyah), dan Kepala Divisi SDM dan Litbang Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (Muhammad Tarmizi).(Rel/JN)