Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, M. Jahari Sitepu. Dalam pengarahannya, Jahari menyampaikan upaya pengendalian diantaranya untuk menyelesaikan tagihan atas pekerjaan T
"Ada beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan dalam upaya pengendalian, di antaranya menyelesaikan tagihan atas pekerjaan Tahun 2023, mengevaluasi Kinerja Tahun 2023 dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, menyelesaikan pagu minus dan kewajiban keuangan lainnya dengan tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan kontraktual seperti dokumen berita acara serah terima, cek fisik, bank garansi dan sebagainya serta menyusun rencana kerja dan timeline untuk Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD)," papar Jahari.
Keempat Divisi pada kantor ini yakni Divisi Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian serta Pelayananan Hukum dan HAM diminta untu melaksanakan rencana aksi Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
"Kita harapkan pelaksanaan kinerja Tahun 2024 dapat berjalan baik, semoga kita dapat meningkatkan nilai SAKIP dan indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Resolusi Tahun 2024, yaitu Perkuat Sinergi yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk kineria Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak," lanjutnya.
Selain itu, Jahari juga mengapresiasi perjuangan seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam membangun Zona Integritas dan berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Jahari mengucapkan bahwa hal ini pun pasti bisa terjadi pada 50 Unit Pelaksana Teknis jajaran.
Selain itu, Jahari juga mengapresiasi perjuangan seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam membangun Zona Integritas dan berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Jahari mengucapkan bahwa hal ini pun pasti bisa terjadi pada 50 Unit Pelaksana Teknis jajaran.
"Tidak ada alasan, semua bisa. Ayok kita mengadopsi hal-hal baik di tempat lain agar kita dapat bersama-sama meraih predikat WBK/WBBM," tutupnya.