“Saya mohon Bapak/Ibu dalam pelaksanaan bantuan hukum menjauhi pungutan-pungutan liar. Objek kerja sudah jelas, ada di Lapas/Rutan. Terlebih pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok orang miskin ini merupakan wujud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, agar masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi,” tegas Jahari usai pelaksanaan Penandatangan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum TA 2024 di Aula Soepomo Lantai 5 Kantor Wilayah.
Hingga tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah bekerja sama dengan 37 OBH Terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan bantuan hukum untuk periode tahun 2022-2024. Sementara pada tahun ini pula akan melaksanakan verifikasi dan akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum periode 2025 s.d 2027.
“Panitia Pengawas Daerah Sumatera Utara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hingga saat ini akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh PBH di wilayah Sumatera Utara secara berkala maupun insidentil baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melakukan monitoring capaian realisasi anggaran, dan kinerja pemberian layanan bantuan hukum. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penambahan/pengurangan anggaran (addendum) yang akan Bapak/Ibu terima. Untuk itu kami sangat berharap setiap poin monitoring ini menjadi perhatian bagi Bapak/Ibu Rekan OBH,” terangnya.
Hadir pada kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, Kepala Bidang Hukum, Bintang Napitupulu, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi, Berkat Elhan Harefa dan 37 OBH Terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara.(JN)