“Seperti pesan Bapak Kepala Divisi Administrasi sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas bahwa rencana kerja yang dimaksud disini yang benar-benar dapat dilaksanakan. Pada kesempatan ini masing-masing Kelompok Kerja diminta menyampaikan program kerja prioritas yang mudah-mudahan bermanfaat bagi instansi kita dan juga bagi masyarakat,” terang Kepala Bagian Program dan Humas selaku Sekretaris Pembangunan Zona Integritas, Hotmonaria Damanik.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Program Kerja Prioritas ini dipastikan agar nantinya dapat terlaksana dengan baik sehingga proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi tepat sasaran dan dirasakan oleh seluruh pegawai.
“Sebelumnya juga telah disampaikan terkait agen perubahan yang harus sangat serius ditanggapi. Ada beberapa pegawai yang kita ususlkan menjadi agen perubahan yang dinilai dapat memberikan dampak perubahan bagi pegawai lainnya. Yang harus kita ingat adalah pemenuhan data dukung RKT RB ini mempengaruhi Indeks Reformasi Birokrasi kita,” tambahnya.(JN)