Diketahui, KPM program Reforma Agraria adalah eks kombatan GAM, eks masyarakat korban konflik, serta eks tahanan politik dan narapidana politik disingkat Tapol dan Napol sesuai tertuang dalam butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut ketua Fraksi PA di parlemen Aceh Tamiang, Miswanto, upaya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sesuai peraturan presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2023, seyogianya sedang dalam penyelesaian beberapa tahapan akhir.
“Kami kader PA di parlemen Aceh Tamiang bersama petinggi partai, BRA, serta elemen lainnya sedang berupaya menyelesaikan tahapan akhir dari amanat Regulasi tersebut agar secepatnya dapat terealisasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat KPM dimaksud,” ujar Miswanto pada Selasa, (02/04/24).
Menurut Miswanto, diketahui mau ikut dalam kancah Pilkada Aceh Tamiang kedepan, terkait pelaksanaan dan percepatan implementasi Reforma Agraria sesuai Regulasi terbaru sudah dilaksanakan semua tahapannya, dalam hal ini ada potensi ganjalan dari oknum para pihak disinyalir bermain dibelakang layar.
“Bagi yang berkepentingan terkait areal sasaran penetapan program Reforma Agraria oleh mantan Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, M. Kn, kami sarankan jangan main kucing-kucingan dibelakang layar, ketua BRA Aceh Tamiang minta kalian untuk bersikap jantan dan tidak sebagai pengecut,” jelas Ketua F-PA di DPRK Aceh Tamiang.
Wakil ketua I DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH juga dari F-PA menilai, upaya dan langkah konkrit untuk realisasikan program Reforma Agraria sudah sangat maksimal, ditambah lagi sinergitas terbangun dari kelompok masyarakat korban konflik dan para relawan pejuang Tapal Batas Aceh sudah sudah bekerja keras.
“Saya menilai, dalam hal ini ada unsur konflik terkesan sengaja dibangun untuk hambat realisasi program Reforma Agraria disinyalir oleh kelompok-kelompok tertentu berkepentingan dengan pola kata ungkapan, “lempar batu sembunyi tangan”, sehingga butuh proses tahapan lainnya,” kata Fadlon, SH.
Namun demikian, lanjutnya, “Kita tidak menyerah diam dan berpangku tangan, bahkan kita juga secara bersama-sama dengan elemen terkait berupaya menemukan jalan keluar untuk realisasi program pemberdayaan bagi eks kombatan GAM, eks masyarakat korban konflik, serta eks tapol dan napol di Aceh Tamiang,” paparnya.
Fadlon sangat apresiasi luar biasa kepada tim work BRA Aceh Tamiang dipimpin kakanda Agussalim, petinggi Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW PA) seperti Tgk Ilyas, Murtala (Jubir DPW PA) tidak henti-hentinya berupaya menyelesaikan hambatan demi hambatan di program tersebut.
“Kami harap kepada KPM program Reforma Agraria Kabupaten Aceh Tamiang agar tetap istiqamah, komitmen, dan bersabar sedikit lagi untuk memulai aktivitas pemberdayaan ekonomi sesuai amanat MoU,” pesan Fadlon, SH."(Hrp)"