Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong, Krisman Ziliwu, S.H beserta pejabat Struktural dan Petugas Lapas Kelas IIB Siborongborong. Kunjungan ini dalam rangka membangun mekanisme dan prinsip-prinsip yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik (kebijakan berbasis bukti/ Evidance based policy) Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Verifikasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) melalui aplikasi 3AS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM".
Dalam pemaparannya Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM Dr. Syarifuddin, S.T., Μ.Η. menyampaikan manfaat dari Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) antara lain Sebagai Data dukung Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Sebagai Data dukung Penilaian Zona Integritas Menuju WBK-WBBM, Sebagai Data dukung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dari BPS, (mendapatkan Juara 3 Tingkat Kementerian pada tahun 2023), Sebagai Data Dukung Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK, Sebagai Data dukung Laporan Kepuasan Masyarakat (kewajiban UU 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik) Kementerian Hukum dan HAM, serta Sebagai Data dukung Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kegiatan ini juga tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK) memberikan beberapa rekomendasi kepada Lapas Kelas IIB Siborongborong antara lain Mempertahankan konsistensi pelaksanaan SPAK-SPKP dengan peningkatan atensi dari Pimpinan UPT terhadap pelaksanaan survei dimaksud. Dari rekomendasi yang diberikan kepada Lapas Kelas IIB
Siborongborong Kalapas mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK) atas segala atensi yang telah diberikan.(JN/IG)