Dalam arahannya, Ambeg Paramarta, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) yang bertugas sebagai Ketua Steering Committee (SC) Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, menyampaikan pentingnya Dukungan Manajemen dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakata terlepas sifatnya yang administratif dan fasilitatif.
"Dukungan Manajemen atau yang lebih sering kita dengar sebagai fungsi administratif dan fasilitatif memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tetapi dengan Dukungan Manajemen, unit yang melaksanakan fungsi substantif dapat lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsi mereka," jelas Ambeg.
Bahkan, pentingnya kedudukan Dukungan Manajemen ini membuatnya menjadi aspek utama dalam mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan melihat Reformasi Birokrasi dengan sudut pandang yang lebih luas, Ambeg merasa layanan publik optimal yang dituju oleh Reformasi Birokrasi dapat tercapai dengan Dukungan Manajemen yang optimal.
"Jika selama ini kita melihat Reformasi Birokrasi dari kacamata pelayanan publik, saat ini kita harus melihat bahwa UPT yang kita tuntut untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat ini perlu Dukungan Manajemen dari Kantor Wilayah untuk bisa melaksanakan pelayanan publik tersebut dengan optimal," ujar Ambeg.
Melihat krusialnya peran Dukungan Manajemen ini, Ambeg mengingatkan kepada Para Pimpinan Tinggi Pratama dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia yang hadir agar dapat memberikan layanan administratif dan fasilitatif yang baik kepada UPT melalui Divisi Administrasinya.
"Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi harus bisa memberikan layanan yang baik kepada UPT kita yang telah memberikan layanan dengan baik kepada publik agar layanan publik di wilayah masing-masing bisa terlaksana dengan baik," ujar Ambeg.
Turut hadir secara langsung pada Hotel Grand Mercure Harmoni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, dan Kepala Bagian Program dan HUMAS, Hotmonaria Damanik, serta hadir secara virtual Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Keimigrasian, Yan Wely Wiguna, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem.(Rel/JN)