Kegiatan ini ditutup langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara, Agung Krisna. Dalam sambutannya, Agung Krisna menyampaikan bahwa Laporan Keuangan dan BMN memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dari pelaporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
“Laporan Keuangan dan BMN memiliki fungsi sebagai Akuntansi Pemerintah yang memiliki peran sangat penting dalam proses pencapaian tujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel,” ujar Agung Krisna.
Dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai target, Agung Krisna mengingatkan bahwa pelaksanaan Cash Management System (CMS) menjadi salah satu penilaian penyerapan anggaran instansi saat ini. Oleh karenanya, ia menghimbau seluruh satuan kerja untuk bisa melaksanaan penggunaan anggaran secara cashless (tanpa uang cash).(JN)