Dalam kesempatan tersebut, Komjen. Agus Andrianto menegaskan pentingnya kolaborasi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan amanah undang-undang terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba. “Pencandu dan penyalahguna narkoba adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan hanya hukuman,” ujarnya.
Agus juga menyoroti alokasi anggaran makanan bagi Warga Binaan yang saat ini hanya Rp18.000 per hari dan masih dikenai pajak. “Kami berharap ada peningkatan gizi bagi Warga Binaan dengan dukungan anggaran yang lebih baik,” tambahnya.
Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menambahkan pihaknya akan mengevaluasi sistem penghukuman bagi pengguna narkoba, agar dapat dibedakan dari pengedar. “Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk analisis lebih mendalam. Kami akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem rehabilitasi pengguna narkoba agar mereka tidak harus masuk Lapas yang tentunya akan membantu mengatasi masalah over kapasitas,” jelas Marthinus.
Dalam kunjungan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan harapannya untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan peningkatan kualitas hidup Warga Binaan. “Melalui langkah-langkah konkret dan kolaboratif, diharapkan situasi di Lapas dapat diperbaiki dan kebutuhan rehabilitasi para pengguna narkoba dapat terpenuhi dengan baik,” harapnya.
Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antarinstansi demi mengatasi masalah over kapasitas Lapas dan Rutan serta memastikan penanganan yang lebih berfokus pada aspek kemanusiaan bagi para korban penyalahgunaan narkoba.(JN)