Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk warga, pengembang, dan pemerintah setempat, menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan sementara pembangunan dan melakukan perbaikan atas dampak yang telah ditimbulkan."Saya mengapresiasi semua pihak yang telah bersedia duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," ujar Lailatul Badri.
Menurut dia, dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara damai dan pembangunan dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.Peristiwa konflik pembangunan di Jalan Karantina menjadi sorotan penting terkait lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proyek pembangunan di wilayah Kota Medan.Warga setempat mengeluhkan tidak adanya sosialisasi dari pihak pengembang sebelum proyek dimulai, serta dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan dan gangguan kenyamanan."Pemerintah harus lebih proaktif dalam menengahi konflik seperti ini," tegas Lailatul Badri.
Menurutnya, perizinan pembangunan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sekitar agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.Sebelumnya, proyek pembangunan di Jalan Karantina, Medan Timur, menuai protes dari warga sekitar karena dinilai telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Warga mengeluhkan terjadinya kerusakan lingkungan, polusi suara, dan gangguan kenyamanan akibat aktivitas pembangunan."Kami meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap proyek pembangunan," ujar salah seorang warga.
"Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan pengembang, tetapi merugikan masyarakat banyak.(S.Smjk)