“Kita melakukan koordinasi itu karena ada keluhan masyarakat, bukan yang lain. Kami (DPRD Medan) sebagai wakil rakyat tentu akan memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya minta lebih komunikatif lagi,” ucap Wong, Kamis (16/1).
Dikatakan Wong, sebagai bentuk sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif, sudah selayaknya Pemko Medan merespon semua apa yang disampaikan anggota dewan.
“Bukan berarti begitu kita laporkan harus langsung dikerjakan, tidak begitu juga, ada juga klasifikasi dan skala prioritasnya. Kalau memang urgen sekali, saya kira harus ditindaklanjuti. Tapi kalau masih ada kerjaan lain yang lebih prioritas, tidak masalah juga nanti-nanti dikerjakan apa yang kami sampaikan. Pada intinya direspon dulu la, datang ke lokasi mendengarkan keluhan langsung masyarakat dan beri penjelasan terkait kapan akan dikerjakan,” katanya.
Pemko Medan juga diminta aktif memberikan informasi kepada mitra media terkait apa yang direncanakan dan sedang dikerjakan. “Bisa dipastikan masyarakat tahu apa yang sedang kerjakan Pemko Medan itu dari media. Makanya beri informasi kepada mereka. Keterbukaan informasi publik harus kita pahami bersama-sama,” tutup politisi PDIP ini.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Edi Sahputra dengan nada tinggi meminta para pejabat Pemko Medan agar merespon ketika dihubungi anggota dewan.
“Yang lalu biarlah berlalu, tapi ke depan tidak boleh seperti ini lagi. Kalau tidak ada perubahan, kita kurangi saja semua anggaran yang ada. Malu juga kita sama masyarakat ketika tidak direspon oleh Pemko Medan,” kesalnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Satpol PP, DPMPTSP dan Kominfo, Rabu (8/1) kemarin. (S.Smjk)