Keluhan tersebut disampaikan warga saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan sekolah milik Yayasan Karya Budi Gemilang di Jalan Kuali, Medan Petisah, Selasa (4/2) yang diduga melanggar perizinan.
Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi anggota El Barino Shah dan Antonius Devolis Tumanggor. Turut hadir dalam sidak tersebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan seperti Kasi Pengawasan Satpol PP, Irvan Lubis, Camat Medan Petisah, Arafat Syam dan Bram dari Dinas Perumahan Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
“Rumah saya sering kena dampak atas bangunan ini, tidak hanya abunya tapi material bangunan lainya. Bapak lihat saja lubang-lubang angin rumah kami tutup dengan plastik agar abu tidak masuk. Tapi pihak peduli pemilik bangunan tidak peduli, bahkan selalu menghindar ,” keluhan Lusi Br Saragih.
Menyingkapi keluhan warga tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak meminta agar Camat Medan Petisah mengambil sikap agar pemilik bangunan dapat memberikan ganti atas dampak pendirian bangunan. “Segera dibuat perjanjian hitam dan putih di kantor camat, pemilik bangunan harus memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami warga.Terutama disisi kiri dan kanan ,” tegas Paul.
Bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan No 12711-06123023-001 juga telah terbukti terjadi pelanggaran.
“Jika ini dibangun untuk sekolah jelas sudah sangat melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak ada sarana untuk upacara bendera, tidak adanya ruangan terbuka hijau.Dan terjadi penambahan bangunan hall ke depan belum lagi jumlah bangunan dari 6 lantai menjadi 7 lantai ,” kata Paul.
Apa yang dikatakan, politsi PDI Perjuangan tersebut, dibenarkan oleh pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan. “Dari sketsa gambar bangunan ini memang ada kesalahan.Karena ada penambahan hall ke depan menutup bangunan atau menuju pintu utama ,” kata Bram.
Ia mengatakan bangunan tersebut memang telah terbukti melanggar, serta telah diberikan surat peringatan ( SP). “Sudah sampai SP 3, tapi pemilik bangunan selalu menghindar.Dan ini memang akan dibangun sekolah dibawah Yayasan Karya Budi Gemilang ,” katanya.
Anggota Komisi IV El Barino Shah sangat menyayangkan akan hal ini karena telah berdampak terjadi kebocoran dari sektor retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
”Karena ini sudah terbukti melanggar sangat jelas terjadi kebocoran retribusi izin PBG. Apalagi tidak mematuhi aturan sebagai mana syarat untuk mendirikan sekolah. Untuk itu kita mendorong stakholder terkait agar segera mengambil sikap tegas karena sudah tiga surat peringatan diberikan, tapi tetap saja melanjutkan proses pembangunan ,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pemilik bangunan.” Kita akan jadwalkan RDP untuk masalah bangunan ini,” katanya.
Paul juga mengatakan sidak yang dilakukan pihaknya sebagai upaya untuk peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (S.Smjk)